RUU Rahasia Negara Ancam Kebebasan Pers

AMBON – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon bekerja sama dengan Imparsial
kembali menggelar diskusi publik bertemakan Ancaman Terhadap Pembela HAM Melalui

Kebijakan Legislasi Nasional, di Cafe Balabu Senin 11 Mei 2015.
Diskusi publik yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan menghadirkan tiga
narasumber, pertama dari Imparsial, jurnalis dan juga akademisi, membahas dua rancangan
undang-undang yang pernah ditolak Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan
2006 silam, karena dianggap tidak relevan dengan iklim demokrasi yang ada di Indonesia.

Misalnya RUU Keamanan Nasional dan RUU Rahasia Negara
Peniliti dari Imparsial Ardi Manto Adiputra saat menjadi panelis diskusi menilai RUU
Kamnas jika mengacu draft yang terdahulu dan hingga kini belum berubah, secara substansi
juga mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM.

“Persepsi ancaman keamanan nasional dalam RUU Kamnas masih mengidentifikasi
warganegara yang kritis terhadap kekuasaan sebagai ancaman keamanan nasional. Semisal
pemogokkan masal, menghancurkan etika moral bangsa, dan diskonsepsi legislasi dianggap
sebagai ancaman keamanan nasional dalam RUU Kamnas. Hal ini tentu akan menempatkan
tata sistem keamanan seperti pada masa orde baru dimana warga negara selalu dianggap
sebagai ancaman bagi rezim pemerintahan yang berkuasa sehingga kebebasan dapat
dikekang dan dibungkam,” kata Ardi.

Sementara RUU Rahasia negara lanjut Ardi juga tidak dibutuhkan karena pengaturan
tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik
Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan.
“Secara substantif, ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini sangat luas dan bersifat karet
sehingga berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya
kebebasan pers, menghambat pemberantasan korupsi dan menghambat penegakkan HAM,”
urai Ardi.

Sementara Almudatsir Sangadji ketika menyampaikan materinya, mendorong agar semua
elemen menolak usulan kedua Program Legislasi Nasional (Proglesnas) tersebut.
Alasannya kedua RUU dimaksud tidak jelas muatannya dan ditujukan untuk melindungi
siapa. Misalnya saja RUU Kamnas yang defenisinya sangat luas.

Adapun RUU Rahasia Negara juga tidak hanya mengekang kebebasan berekpersi, tapi juga
berpeluang memenjarakan suara kritis para pembela HAM.
Anehnya lagi hukuman yang diberikan kepada pelaku yang membocorkan rahasia negara
juga tidak melibatkan pejabat yang bertugas menjaga rahasia negara.

“Seseorang yang karena jabatannya menjaga rahasia negara dianggap bukan pelaku, tapi
kita warga sipil yang menyampaikan informasi karena dianggap rahasia negara justeru akan
ditangkap, padahal kita ini bukan pelaku, hukuman yang menimpa kita juga lebih besar dari
pejabat yang bertugas menjaga rahasia negara,” ungkap Sangadji.

Posted in Berita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *