RUU Rahasia Negara Ancam Kebebasan Pers

AMBON – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon bekerja sama dengan Imparsial
kembali menggelar diskusi publik bertemakan Ancaman Terhadap Pembela HAM Melalui

Kebijakan Legislasi Nasional, di Cafe Balabu Senin 11 Mei 2015.
Diskusi publik yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan menghadirkan tiga
narasumber, pertama dari Imparsial, jurnalis dan juga akademisi, membahas dua rancangan
undang-undang yang pernah ditolak Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan
2006 silam, karena dianggap tidak relevan dengan iklim demokrasi yang ada di Indonesia.

Misalnya RUU Keamanan Nasional dan RUU Rahasia Negara
Peniliti dari Imparsial Ardi Manto Adiputra saat menjadi panelis diskusi menilai RUU
Kamnas jika mengacu draft yang terdahulu dan hingga kini belum berubah, secara substansi
juga mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM.

“Persepsi ancaman keamanan nasional dalam RUU Kamnas masih mengidentifikasi
warganegara yang kritis terhadap kekuasaan sebagai ancaman keamanan nasional. Semisal
pemogokkan masal, menghancurkan etika moral bangsa, dan diskonsepsi legislasi dianggap
sebagai ancaman keamanan nasional dalam RUU Kamnas. Hal ini tentu akan menempatkan
tata sistem keamanan seperti pada masa orde baru dimana warga negara selalu dianggap
sebagai ancaman bagi rezim pemerintahan yang berkuasa sehingga kebebasan dapat
dikekang dan dibungkam,” kata Ardi.

Sementara RUU Rahasia negara lanjut Ardi juga tidak dibutuhkan karena pengaturan
tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik
Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan.
“Secara substantif, ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini sangat luas dan bersifat karet
sehingga berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya
kebebasan pers, menghambat pemberantasan korupsi dan menghambat penegakkan HAM,”
urai Ardi.

Sementara Almudatsir Sangadji ketika menyampaikan materinya, mendorong agar semua
elemen menolak usulan kedua Program Legislasi Nasional (Proglesnas) tersebut.
Alasannya kedua RUU dimaksud tidak jelas muatannya dan ditujukan untuk melindungi
siapa. Misalnya saja RUU Kamnas yang defenisinya sangat luas.

Adapun RUU Rahasia Negara juga tidak hanya mengekang kebebasan berekpersi, tapi juga
berpeluang memenjarakan suara kritis para pembela HAM.
Anehnya lagi hukuman yang diberikan kepada pelaku yang membocorkan rahasia negara
juga tidak melibatkan pejabat yang bertugas menjaga rahasia negara.

“Seseorang yang karena jabatannya menjaga rahasia negara dianggap bukan pelaku, tapi
kita warga sipil yang menyampaikan informasi karena dianggap rahasia negara justeru akan
ditangkap, padahal kita ini bukan pelaku, hukuman yang menimpa kita juga lebih besar dari
pejabat yang bertugas menjaga rahasia negara,” ungkap Sangadji.

AJI Ambon Minta Pelaksana Apeksi Tolak Kehadiran Kabiro Pers Istana

Ambon – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon Abdul Karim Angkotasan meminta pelaksana kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Ambon agar tidak mengizinkan Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan Albiner Sitompul menginjakan kakinya di Maluku.

Sebab Albert Sitompul diduga melakukan tindak pelecehan, intimidasi dan kekerasan terhadap Wita Ayodya Putri, jurnalis perempuan dari sebuah media online. AJI Indonesia bahkan berniat melaporkan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Istana Kepresidenan, itu ke polisi.

“Kami dan seluruh komponen masyarakat di Ambon menyambut baik kehadiran bapak Presiden. Tapi siapapun tidak akan menerima dilecahkan. Kami meminta pihak pelaksana tidak mengizinkan Albert Sitompul berada di Ambon, atau di lokasi kegiatan,” pinta Angkotasan.

Angkotasan juga mendesak pelakasan kegiatan Rakernas Apeksi di Ambon tidak membatasi kerja-kerja jurnalis dalam meliput kegiatan tersebut dan tidak berperilaku seperti Kepala Biro Pers Istana Kepresidenan Albiner Sitompul.

“Para jurnalis harus diberi akses seluas-luasnya kepada narasumber termasuk jika mereka akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Presden, siapapun tidak berhak mengintimidasi jurnalis, atau menghalang-halangi kerja jurnalis,” imbu Angkotasan.

Sebagaimana diketahui, saat Presiden Jokowidodo melakukan kunjungan kerja ke Yogjakarta, terjadi tindakan pelecahan kepada salah satu wartawan media online.

Saat itu, korban ditugaskan kantornya meminta tanggapan Presiden Joko Widodo terkait aksi bakar diri seorang buruh di Jakarta pada hari buruh internasional (Mayday) 1 Mei lalu. Wawancara langsung dengan Presiden hanya memungkinkan dengan doorstop, atau menyetop Presiden sebelum meninggalkan lokasi.

Pada saat itu posisi korban berada di bagian belakang kerumunan para awak media yang tengah mewawancarai Presiden tentang isu lain. Paspampres kemudian memberikan akses agar korban bisa lebih dekat dengan Presiden sehingga dapat leluasa wawancara.

“Saat korban baru sempat berkata “Pak” (belum direspon Presiden), tiba-tiba dari belakang (belakang sebelah samping kanan korban) seorang laki-laki sontak mengatakan, “Mau tanya apa?”. Korban menjawab, “Mau tanya soal kasus buruh di Jakarta kemarin”. Laki-laki itu menjawab; “Ngapain kok tanya-tanya soal buruh, tanya aja soal program ini,” bentak laki-laki itu,” kata Ketua AJI Yogyakarta, Hendrawan Setiawan, Selasa, 5 Mei 2015.

Tak hanya berkata kasar, kata Hendrawan, pria ini juga menjewer kuping korban sebanyak dua kali sambil mengancam korban agar tidak bertanya soal isu lain. Pelaku bahkan memegang pinggang korban dan mengancam akan mencubit jika korban bertanya soal isu buruh. “Pinggang korban dipegang hingga wawancara doorstop selesai,” ujar Hendrawan menambahkan.

Saat itu korban hanya bisa diam dan merasa tertekan dengan perlakuan lelaki berkemeja putih tersebut. Korban yang telah menggunakan ID Card pers itu merasa shock saat dijewer di depan umum. Korban juga merasa dilecehkan dan diintimidasi dengan sikap pelaku tersebut.

Sikap Kabiro Pers, Media dan Informasi Istana Kepresidenan tersebut telah melanggar pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut melindungi kerja jurnalis dari penyensoran, pembreidelan atau pelanggaran penyiaran.

“Dalam ketentuan pidana UU pers pasal 18 disebutkan Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

AJI menilai, perbuatan pelaku adalah salah satu bentuk ancaman terhadap kebebasan pers.

Perilaku Albiner Sitompul melecehkan profesi dan pribadi korban sebagai pekerja perempuan. Pelaku, ujar Tommy, sudah melanggar hak korban untuk bebas dari teror, intimidasi dan mendapatkan rasa aman. (*)

Oknum Polisi Mengamuk di Ruang Redaksi Info Baru

AMBON – Seorang oknum anggota Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease yang diketahui berinisial SU, mengamuk dan mengancam akan membunuh wartawan koran di kantor redaksi harian surat kabar Info Baru di Galunggung, Kecamatan Sirimau, Ambon. Selasa (24/03).

Saleh Tuhuteru, salah seorang wartawan media tersebut menuturkan dia sempat menanyakan kepada oknum anggota polisi tersebut perihal kedatangannya ke ruang redaksi, namun pertanyaan itu malah dijawab dengan ancaman.

”Dimana wartawan yang tulis berita tadi, saya akan membunuhnya, kalau perlu saya juga akan bakar kantor ini,” kata Tuhuteru menirukan ucapan oknum polisi tersebut.

Saat itu, Saleh lalu meminta sang polisi pergi dan keluar dari dalam kantor redaksi. Namun oknum polisi tersebut malah bergeming.
“Saya tidak akan keluar dari sini. Panggil pemredmu sekarang ke sini,” kata Saleh

Aksi Ipda US terekam CCTV yang ada di kantor redaksi media cetak tersebut. Dalam rekaman itu, Ipda US datang dengan mengenakan baju kaos berwarna biru, celana jins biru muda dan topi berwarna hitam.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Info Baru Mansur, mengatakan pihaknya akan melaporkan kejadian itu ke Polda Maluku. Ia menambahkan tindakan oknum polisi tersebut tidak bisa diterima karena sudah mengekang kebebasan pers dan mengancam keselamatan wartawan.
“Apalagi ancaman itu dilakukan di kantor redaksi, seharusnya dia paham dengan undang-undang, bukan main ancam dan intimidasi,” ujarnya.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Ambon Abdul Karim Angkotasan meminta agar kasus ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Dia juga menolak intimidasi terhadap wartawan. “AJI menolak segala bentuk intimidasi terhadap wartawan dengan cara apapun,” kata Angkotasan.

AJI Indonesia Menggelar Web Development Training

Jakarta – Web menjadi satu diantara platform media yang bisa menyebarkan informasi berita secara luas dibanding media cetak yang terbatas penyebarannya. Namun, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang paham dalam mengelola teknologi informasi berbasis web, untuk menyebarkan konten berita yang berkualitas.

“Memenuhi hal tersebut, peningkatan mutu SDM melalui pelatihan dalam pengembangan web serta media sosial yang berisi informasi berita, menjadi sangat penting,” tegas Sekretaris Jendral (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arfi Bambani Amri, dalam rilisnya kepada katakini.com.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas anggota dan organisasi dalam disiminasi informasi melalui internet berbasis web dan social media (sosmed) ini, AJI Indonesia bekerja sama dengan Development and Peace (D&P) Canada, menggelar “Web Development Training”, pada 18-19 April 2015, di Hotel Morrissey, Jakarta.

Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong jurnalis agar menggunakan web dan sosmed, untuk menyebarluaskan isu-isu terkait perdamaian, kaum marjinal dan isu lingkungan, yang belum menjadi fokus utama media mainstream.

“Isu media online sekarang, lebih banyak berkutat isu seputaran Jakarta dan nasional, karena terpusatnya kepemilikan media. Padahal, daerah memiliki berbagai macam persoalan yang perlu diinformasikan pada publik. Dengan adanya penyebaran informasi daerah, diharapkan menjadi wacana nasional yang harus ditangani oleh pemangku kepentingan,” sambung Arfi.

Pelatihan tersebut akan diikuti oleh anggota AJI dari 10 kota, diantaranya Kendari, Makassar, Palu, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Kediri, Pontianak, Mataram, Ambon, serta tambahan dari Bandung dan Jakarta.

“Dengan potensi yang dimiliki AJI, akan bisa lebih mendorong isu-isu yang belum dilirik media mainstream,” tandas Sekjen AJI Indonesia. —

AJI dan IJTI Kutuk Kekerasan di Studio SBO TV Surabaya

Jakarta – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mengutuk keras aksi penyerangan yang terjadi pada Kamis malam 16 April 2015 itu.

Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono, mengatakan penyerangan dan pemukulan terhadap narasumber dalam acara talkshow di SBO TV dianggap sebagai bentuk teror dan intimidasi di dalam ruang redaksi.

“Ruang redaksi penyiaran harus steril dari pihak yang tidak berkepentingan. Penyerangan ini menunjukkan sikap kebrutalan,” kata Suwarjono di Malang, Jumat 17 April 2015.

Ditambahkan Suwarjono, jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan pemberitaan atau protes terhadap produk siaran, disarankan melapor ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers.

“Sesuai mekanisme juga bisa meminta hak jawab,” kata Suwarjono.

Karena itu, Suwarjono meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap para pelaku. Jika kasus dibiarkan, dikhawatirkan akan terulang kasus serupa. Lantaran kasus tersebut telah mencederai kemerdekaan pers yang sedang dibangun selama ini.

Sedangkan kepada perusahaan pers dan redaksi, pemberitaan diminta untuk bersikap kritis. Sementara narasumber yang dihadirkan harus berimbang untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap semua kelompok, agar tak menimbulkan gejolak, terutama terhadap perkara yang sensitif dan rawan konflik.

“Perusahaan pers juga jangan menjadi corong untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Sementara itu, Ketum IJTI, Yadi Hendriana menambahkan aksi kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan karena mengancam kebebasan pers dan berekspresi. Dia juga meminta polisi bertindak tegas.

“Polisi harus bertindak dan mengusut tuntas kasus ini, agar kebebasan pers yang tengah kita bangun tidak ternodai,” kata Yadi dalam keterangan pers di Jakarta.

Karena sudah di luar batas kewajaran, IJTI menyerukan beberapa hal:

1. Meminta kepada masyarakat untuk menahan diri, dan jika tidak puas terhadap suatu pemberitaan agar melaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

2. Menyerukan kepada suruh jurnalis televisi, para pemangku acara yang berkaitan dengan news di televisi agar memperhatikan dan memegang teguh prinsip-prinsip keberimbangan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik

3. Tindakan penyerangan tersebut adalah upaya menghalangi tugas jurnalistik, karena dilakukan pada saat on air di studio yang merupakan ruang private broadcast. Pelaku harus dijerat oleh UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan KUHP

Aksi kekerasan di SBO TV Surabaya ini terjadi saat program dialog akan berakhir sekitar 10 menit lagi. Sebelum program berakhir, tiba-tiba muncul sejumlah orang yang membuat onar serta melakukan penamparan terhadap salah satu narasumber dalam dialog tersebut.

Diskusi di SBO TV membahas dualisme klub Persebaya Surabaya. Diskusi yang dikemas dalam acara Jurnalis Club itu awalnya berjalan normal.

Tapi sebelum acara selesai, sejumlah orang tak dikenal masuk studi dan memukul Saleh Ismail Mukadar, Direktur Persebaya 1927. Selain Saleh, narasumber lainnya adalah mantan Ketua Umum Persebaya Arif Afandi, mantan pelatih Persebaya Fredy Mully, dan pengamat sepakbola Andy Slamet.

Tiga orang berbadan kekar yang diketahui anggota sebuah ormas kepemudaan itu juga membanting pot properti studio sebelum menampar pelipis Saleh saat siaran sedang mengudara secara langsung.